Berita

TRANSPORTASI LAUT TEKAN BIAYA PRODUKSI

(Fri, 26 Apr 2013)

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur, meminta pemerintah mulai membangun transportasi berbasis maritim. Optimalisasi transportasi laut ini penting untuk menekan tingginya biaya distribusi barang. "Biaya distribusi sekarang 17 persen dari biaya produksi. Kalau transportasi laut dioptimalkan, biaya distribusi bisa ditekan ke angka 10 persen. Lebih murah dan efisien," katanya kepada Tempo kemarin.

Tingginya biaya distribusi ini, Natsir melanjutkan, disebabkan oleh lemahnya infrastruktur nasional. Pemerintah di anggap terlalu mementingkan perkembangan transportasi darat, yang sebenarnya tidak ideal untuk mengangkut logistik antarwilayah. "Padahal Indonesia ini negara kepulauan yang harusnya dijangkau dengan kapal laut, berbeda dengan negara ASEAN lainnya yang bisa tersambung melalui jalur darat," ujarnya.

Division Head Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Edy Jusuf Oekasah, membenarkan tingginya biaya distribusi di Indonesia. "Dari riset kami, biaya distribusi di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Amerika Serikat 10 persen dan Jepang 7 persen," katanya saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo kemarin.

Lebih lanjut ia menjelaskan, biaya distribusi itu didominasi oleh biaya bahan bakar yang mencapai 30 persen. Karena itu, tidak ada cara untuk menekan biaya distribusi selain meminimalkan konsumsi bahan bakar.

"Kami mengembangkan teknologi hemat bahan bakar. Khusus di Indonesia,selain hemat bahan bakar, kami juga menyesuaikan mesin dengan kualitas solar yang diproduksi di Indonesia," katanya.

Direktur Marketing PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Supranoto, menambahkan, teknologi hemat bahan bakar itulah yang menjadi andalan kendaraan produksi pabrikan Isuzu paling banyak digunakan oleh industri untuk memperlancar distribusi barangnya. "Untuk menekan biaya produksi," tuturnya.

Dokumen Terkait

Berita Lainnya

Thu, 16 Jan 2014

DPP APBMI TIDAK REKOMENDASIKAN MUNASLUB

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Sudarsono menyatakan pihak DPP APBMI tidak merekomendasikan adanya kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), di Semarang sehingga kegiatan tersebut tidak termasuk diatur dalam Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART).

selengkapnya...

Wed, 08 Jan 2014

BKI BIDIK KLASIFIKASI ARMADA OFFSHORE

AKARTA  Biro klasifikasi Indonesia membidik kegiatan pengklasan kapal penunjang operasi lepas pantai atau offshore mulai tahun depan seiring dengan peningkatan jumlah kapal jenis itu Tanah Air.

selengkapnya...

Wed, 08 Jan 2014

PELINDO II RELOKASI LAYANAN KAPAL RO-RO

JAKARTA  PT Pelabuhan Indonesia II bakal merelokasi layanan sandar dan bongkar muat 30 unit kapal roll on roll off domestik dari dermaga konvensional ke terminal mobil di Pelabuhan Tanjung Priok.

selengkapnya...

Wed, 08 Jan 2014

PELINDO III MODERNISASI DERMAGA KAPAL PESIAR

Surabaya  PT Pelabuhan Indonesia III mulai mengembangkan sejumlah pelabuhan wisata untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kapal pesiar.

selengkapnya...