Berita

ANGKUTAN LEBARAN 2013

(Fri, 07 Jun 2013)

JAKARTA  Kementrian Keuangan menolak usulan Kementrian Perhubungan menyubsidi pengangkutan sepeda motor selama angkutan Lebaran 2013 sebesar Rp 398,90 miliar karena pemerintah tengah menekan beban subsidi.

Dana PSP (public service obligation) angkutan Lebaran belum bisa diturunkan karena pemerintah sedang menata ulang penyaluran subsidi dan mengurangi beban anggaran subsidi APBN, ujar Menhub E.E Mangindaan .

Awalnya, menurutnya, Kemenhub mengusulkan pemerintah menyubsidi pengangkutan sepeda motor beserta penumpangnya selama mudik guna menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Dana subsidi itu, paparnya, diajukan kepada Kemenkeu meliputi subsidi pengangkutan sebanyak 139.956 unit sepeda motor oleh Perum Damri dengan nilai mencapai Rp 195,939 miliar.

Kemenhub juga mengusulkan dana subsidi Rp 172,648 miliar untuk mengangkut sebanyak 383.664 unit sepeda motor menggunakan moda kereta api oleh operator PT Kereta Api Indonesia.

Selain itu, Kemenhub juga mengusulkan dana subsidi Rp 30,15 miliar untuk mengangkut sebanyak 15.300 unit sepeda motor menggunakan kapal laut serta tambahan subsidi Rp 398,902 miliar untuk mengangkut 538.920 unit sepeda motor yang akan dilayani PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan TNI Angkatan Laut.

Menhub menegaskan pihaknya akan tetap mengajukan usulan lagi alokasi anggaran subsidi pengangkutan sepeda motor dalam APBN-P 2013 guna meningkatkan keselamatan para pemudik yang menggunakan sepeda motor.

Sebelumnya, Menteri Keuangan melalui surat No. S-206/MK.02/2013 tertanggal 18 Maret 2013 menyatakan belum mempertimbangkan usulan subsidi angkutan Lebaran 2013 karena sedang melakukan penataan ulang penyaluran anggaran subsidi.

Dokumen Terkait

Berita Lainnya

Thu, 16 Jan 2014

DPP APBMI TIDAK REKOMENDASIKAN MUNASLUB

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Sudarsono menyatakan pihak DPP APBMI tidak merekomendasikan adanya kegiatan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), di Semarang sehingga kegiatan tersebut tidak termasuk diatur dalam Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART).

selengkapnya...

Wed, 08 Jan 2014

BKI BIDIK KLASIFIKASI ARMADA OFFSHORE

AKARTA  Biro klasifikasi Indonesia membidik kegiatan pengklasan kapal penunjang operasi lepas pantai atau offshore mulai tahun depan seiring dengan peningkatan jumlah kapal jenis itu Tanah Air.

selengkapnya...

Wed, 08 Jan 2014

PELINDO II RELOKASI LAYANAN KAPAL RO-RO

JAKARTA  PT Pelabuhan Indonesia II bakal merelokasi layanan sandar dan bongkar muat 30 unit kapal roll on roll off domestik dari dermaga konvensional ke terminal mobil di Pelabuhan Tanjung Priok.

selengkapnya...

Wed, 08 Jan 2014

PELINDO III MODERNISASI DERMAGA KAPAL PESIAR

Surabaya  PT Pelabuhan Indonesia III mulai mengembangkan sejumlah pelabuhan wisata untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kapal pesiar.

selengkapnya...