Unit Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut

(Thu, 15 Dec 2011)

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

b. Fungsi

1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

2) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

3) Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

4) Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional dan ijin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakikan perusahaan pelayaran asing;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

6) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

1.4.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat Angkutan Laut Dalam Negeri

a. Tugas Pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang penyusunan jaringan dan penempatan kapal liner, tramper dan pelayaran rakyat.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan trayek tetap dan teratur (liner), tidak terjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, usaha pelayaran rakyat;

2) Pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan trayek tetap dan teratur (liner), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, usaha pelayaran rakyat;

3) Penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan indonesia;

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan trayek tetap dan teratur (liner), tidak berjadwal tetap dan tidak teratur (tramper) angkutan laut dalam negeri, penempatan kapalnya dalam jaringan trayek, dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri, dan usaha pelayaran rakyat.

1.4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri

a. Tugas Pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan laut luar negeri.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kegiatan pelayaran samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan amerika, eropa, afrika, asia pasifik, asia tenggara dan australia dengan trayek liner dan tramper;

2) Pemberian bimbinan teknis di bidang kegiatan pelayaran samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan amerika, eropa, afrika, asia pasifik, asia tenggara dan australia dengan trayek liner dan tramper ;

3) Penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan pelayaran samudera nasional dan asing yang menyelenggarakan angkutan laut jurusan amerika, eropa, afrika, asia pasifik, asia tenggara dan Australia dengan trayek liner dan tramper .

1.4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat Angkutan Lat Khusus dan Penunjang Angkutan Laut

a. Tugas Pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut khusus pertambangan, aneka, industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat;

2) Pemberian bimbingan teknis di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat ;

3) Penyiapan bahan pemberian persetujuan penetapan syarat bendera kapal asing angkutan laut khusus yang beroperasi di perairan indonesia;

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional angkutan laut khusus pertambangan, aneka industri, pariwisata, penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkar muat.

1.4.6. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut

a. Tugas Pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif angkutan laut serta penyiapan perumusan pengembangan armada.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif, pengembangan armada dan analisis, ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut;

2) Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif, pengembangan armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut;

3) Penyiapan bahan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar propinsi dan atau internasional, izin operasi angkutan laut khusus;

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif, pengembangan armada dan analisis ekonomis kebutuhan armada serta usaha angkutan laut.

1.4.7. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Direktorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut

a. Tugas Pokok

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana sistem dan kebutuhan pokok, pengembangan sistemdan informasi angkutan laut serta laporan tahunan direktorat.

b. Fungsi

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

2) Pemberian bimbingan teknis di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kebutuhan angkutan laut pada waktu dan atau kondisi tertentu, angkutan bahan pokok serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

1.4.8. Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.